Detail Proyek Perubahan

Jenis DiklatPIM4
PenyelenggaraPusdiklat BPS
Tahun Diklat2017
PenulisEko Setyo Budi S.H, M.H.
JudulOPTIMALISASI KEGIATAN KONSULTASI HUKUM KEPADA PEGAWAI BADAN PUSAT STATISTIK DAN INSTANSI VERTIKAL BADAN PUSAT STATISTIK MELALUI PEMBUATAN APLIKASI LAYANAN KONSULTASI HUKUM BERBASIS WEB PADA SUBBAGIAN BANTUAN DAN PENYULUHAN HUKUM BADAN PUSAT STATISTIK
AbstrakKegiatan proyek perubahan ini adalah menyediakan suatu aplikasi konsultasi hukum berbasis web dengan lokus pada Subagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum, Bagian Hukum dan Organisasi Badan Pusat Statistik (BPS). Secara keseluruhan proyek perubahan ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pegawai BPS dan instansi vertikal BPS dalam melakukan konsultasi hukum meliputi permohonan informasi publik, pembuatan peraturan dan keputusan Kepala BPS, pembuatan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama, organisasi dan tata laksana, penyelesaian sengketa tata usaha dan perdata. Sebelumnya konsultasi hanya dilakukan melalui tatap muka langsung atau melalui telepon dan email atau alat komunikasi lain, dengan adanya proyek perubahan ini beralih pada aplikasi berbasis web. Proyek perubahan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Kepala Subbagian Pertimbangan dan Dokumentasi Hukum, Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, Staf Subagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum, Staf Pertimbangan dan Dokumentasi Hukum, Staf Subbagian Organisasi dan Tata Laksana dan programmer dari unsur eksternal. Programmer dari unsur eksternal yakni lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dipilih untuk mengantikan anggota tim kerja dari Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi Informasi dikarekan, anggota tersebut sedang menanggani kegiatan lain yang terkait dengan Bagian Hukum dan Organisasi yakni integrasi web Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) yang tengah diintegrasikan dalam JDIH Nasional dibawah pengelolaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kegiatan ini sangat menyita waktu dikarenakan masuk dalam target penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN &RB), sehingga dalam rapat koordinasi diputuskan untuk menggunakan programmer dari eksternal. Namun demikian dalam mengerjakan tugasnya tetap berkoordinasi dengan Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi Informasi. Pelaksanaan proyek perubahan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu jangka pendek (selama 34 hari), jangka menengah (selama 4 bulan) dan jangka panjang (selama 6 bulan) dengan anggaran sebesar Rp. 0; (nol rupiah). Jangka pendek dimulai pada pembentukan tim kerja sampai tahapan pembuatan laporan proyek perubahan, jangka menengah akan dilaksanakan pada 4 (empat) bulan berikutnya dengan mengimplementasikan aplikasi konsultasi hukum serta pengembangan aplikasi berupa pengintegrasian aplikasi konsultasi hukum dengan sistem informasi perundang-undangan Badan Pusat Statistik (BPS) sedangkan jangka panjang akan dilaksanakan pada 6 (enam) bulan kemudian dengan penambahan fitur Frequently Asked Question (FAQ) untuk menunjang perumusan kebijakan penyuluhan hukum. Uji coba terhadap aplikasi ini telah dilakukan oleh tim kerja, dalam ujicoba ditemukan beberapa hal yang perlu perbaikan seperti perbaikan pada kewenangan admin untuk menghapus dan mempublish konten yang dinilai rahasia, dan hal tersebut telah diakomodir oleh programmer. Kendala lain yang dihadapi seperti pembagian tugas yang dilakukan secara terpisah untuk pembuatan front-end dan back-end sehingga cukup menyita waktu dikarenakan perlu memahami bahasa pemrograman yang dilakukan. Selain itu terdapat kendala teknis saat penggabungan karena adanya perbedaan penggunaan framework yang digunakan. Pada saat ujicoba denngan menempelkan ke server bps.go.id, terdapat perbedaan versi dikarekan aplikasi yang dipasang di server BPS harus memenuhi beberapa kualifikasi, sehingga memerlukan usaha lebih untuk memenuhi kualifikasi standar tersebut, khususnya dari segi kemananan aplikasi. Namun demikian kendala tersebut dapat diatasi setelah tim kerja berkoordinasi secara intensif dengan Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi Informasi. Secara umum aplikasi konsultasi hukum sudah dapat dipergunakan meskipun masih dimungkinkan penyempurnaan sebagai bentuk pengembangan aplikasi ini. Aplikasi ini dapat diakses oleh pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi vertikal melalui klinikhukum.bps.go.id. dengan mempergunakan internet dan mozilla atau google chrome web browser. Sementara tata cara penggunaan aplikasi tersebut hanya dapat diperoleh dari Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum. Pengguna yang sudah mengakses klinikhukum.bps.go.id langsung dapat menggunakan aplikasi ini dengan memasukkan email pegawai dalam kolom username dan mengisikan password Nomor Induk Pegawai (NIP) lama pegawai BPS. Fitur-fitur dalam aplikasi ini user friendly sehingga sangat mudah dipahami oleh penggunanya meskipun baru pertama kali. Pengguna yang sudah masuk memilih fitur konsultasi dan mengisikan permasalahan yang akan dikonsultasikan. Pengguna tidak perlu khawatir masalah yang dikonsultasikan akan bocor ke publik dikarenakan aplikasi ini memberikan perlindungan kerahasiaan kepada pengguna. Dengan memilih memilih kategori privat pada tools sebelah kanan laman kosultasi maka masalah yang dikonsultasikan tidak akan dipublish pada beranda. Admin aplikasi ini hanya mempublish permasalahan yang dikonsultasikan apabila pengguna memberikan tanda publik pada laman konsultasinya.