Detail Proyek Perubahan

Jenis DiklatPIM4
PenyelenggaraPusdiklat BPS
Tahun Diklat2017
PenulisJoko Affandy Alhuda S.Si., M.Stat.
JudulOPTIMALISASI PENGUMPULAN DATA STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN MELALUI APLIKASI PENGUMPULAN DATA POLKAM BERBASIS WEB PADA SEKSI STATISTIK SOSIAL BPS KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Abstrak Secara kelembagaan, BPS Kabupaten Paser merupakan instansi vertikal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah Kabupaten Paser. Berdasarkan Keputusan Kepala BPS Nomor 003 Tahun 2002, di BPS kabupaten/kota terdapat Seksi Statistik Sosial yang memiliki tugas dan fungsi diantaranya adalah : membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan kegiatan statistik sosial, melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik sosial, membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data statistik sosial di kabupaten/kota dan di kecamatan, membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi dan kerja sama pelaksanaan kegiatan statistik sosial baik dengan Pemerintah Daerah maupun instansi lain, serta membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan mengembangkan statistik sosial. Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Seksi Sosial BPS adalah Survei Politik dan Keamanan (Polkam), yang dilaksanakan setiap tahun, mencakup seluruh wilayah Indonesia. Survei Polkam bertujuan untuk penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dinas-dinas atau instansi terkait tersebut di antaranya adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kepolisian Resort (Polres), Sekretariat DPRD dan Dinas Kesbangpol Kabupaten Paser. Hal ini berarti, peran dan kerja sama dinas dan instansi terkait sangat dibutuhkan demi kelancaran jalannya kegiatan survei Polkam ini. Sayangnya, hingga saat ini pengumpulan data Polkam belum berjalan dengan optimal di BPS Kabupaten Paser. Salah satu kendala yang kerap dialami dalam pengumpulan data survei Polkam adalah sulitnya memperoleh data sekunder dari dinas-dinas atau instansi terkait. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya kurangnya koordinasi antara pihak BPS Kabupaten Paser dengan instansi terkait, kurangnya sosialisasi terhadap kegiatan ini, konsistensi antar isian dalam kuesioner polkam, serta sulitnya proses kompilasi data baik pada instansi terkait maupun subject matter BPS Kabupaten Paser. Dibutuhkan adanya suatu sistem aplikasi yang mampu mempermudah koordinasi antara BPS Kabupaten Paser dengan instansi terkait, juga dapat dijadikan ajang sosialisasi secara cepat, dengan memuat pedoman yang komprehensif serta mempermudah proses kompilasi data sekunder masukan dari dinas-dinas atau instansi terkait.