• Visi   Pusdiklat BPS RI menuju pelayanan diklat yang prima dalam penyelenggaraan diklat statistik dan komputasi, kepemimpinan dan manajemen, serta diklat teknis lainnya
  • Misi   Mengembangkan dan menyempurnakan sistem, kurikulum, silabi, modul pembelajaran yang berbasis kompetensi sesuai standar statistik internasional
  • Misi   Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi
  • Misi   Meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta pengelola pendidikan dan pelatihan serta tenaga kediklatan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja statistik
  • Misi   Menyempurnakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memadai
Sejarah Pusdiklat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik dan Komputer (PUSDIKLATIKOM). berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 100 Tahun 1998 Øuntuk menangani Diklat Statistik dan Komputer

 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) BPS

Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2001

tidak saja melayani kepentingan Diklat untuk internal pegawai BPS, tetapi juga memberikan pelayanan konsultasi dan pelatihan di bidang Statistik dan Komputer untuk semua instansi pemerintah, instansi swasta dan masyarakat.

 


Sejarah BPS

  • Periode 1920-1942, masa Hindia Belanda

    Didirikan taun 1920 dengan tugas mengumpulkan data statistik Bea dan Cukai, dan bernaung di bawah Departemen Landbouw Nijverheid en Handel.
  • Tanggal 24 September 1924 pusat kegiatan pindah dari Bogor ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor voor de Statistiek (CKS)

Periode 1942-1945, masa pemerintahan Jepang

  • CKS beralih ke Pemerintah Militer Jepang. Kegiatannya diarahkan utuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan Pemerintah Militer Jepang. Bernaung di bawah Gubernur Militer (Gunseikanbu) dengan nama Chosasitsu Gunseikanbu

Periode 1945-1950, masa pemerintahan RI

  • Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945  Chosasitsu Gunseikanbu diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum (KAPPURI), yang dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo
  • Pada awal 1946, KAPPURI pindah ke Yogyakarta. Saat itu KAPPURI dipimpin oleh SEMAUN. Sementara itu di Jakarta Pemerintah Federal (Belanda) menghidupkan kembali CKS.

Periode 1950-1957

  • Berdasarkan surat edaran Kementrian Kemakmuran 12 Juni 1950 No. 219/SC, kedua kantor tersebut dilebur menjadi satu dengan nama "Kantor Pusat Statistik" di bawah Kementrian Kemakmuran.

Periode 1957-1997,

  • Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 172/1957, Kantor Pusat Statistik (KPS ) diubah menjadi "Biro Pusat Statistik" (BPS), dan langsung berada di bawah Perdana Menteri.
  • Pada tanggal 24 September 1960 dengan Undang-undang No. 6 tahun 1960 tentang Sensus dan tentang Statistik tanggal 26 September 1960 dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1960 ditetapkan bahwa "Biro Pusat Statistik" (BPS), ditugasi sebagai penyelenggara Sensus (pasal 2 UU No. 6 tahun 1960) dan BPS berada di lingkungan Kabinae Perdana Menteri sebagai Pusat Penyaluran Statistik (Pasal 2 UU No. 7 tahun 1960).
  • Tahun 1961, untuk yang pertama kalinya BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk sejak masa Kemerdekaan RI. Setiap kantor Gubernur (Propinsi), Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan dibentuk bagian yang mengurus pelaksanaan Sensus Penduduk.
  • Tahun 1965, dengan Keputusan Presidium Kabinet No. Aa/C/9 Bagian Sensus di tiap Kantor Gubernur dan Kabupaten/Kotamadya tersebut ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik
  • Tahun 1968, ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1968, yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja BPS (di Pusat dan Daerah).
  • Tahun 1980, ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1980, tentang Organisasi BPS sebagai pengganti PP no. 16/1968. Berdasarkan PP No.6/1980 di setiap propinsi terdapat kantor statistik dengan nama Kantor Statistik Propinsi dan begitu juga di setiap Kabupaten dan Kotamadya terdapat Kantor Statistik dengan nama Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya.
  •  Tahun 1992, ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1992, tentang Organisasi BPS sebagai pengganti PP No.6/1980. Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro Pusat Statistik selanjutnya diatur dengan Keputusan Presiden.
  • Berdasarkan KEPPRES No.6/1992 organisasi BPS terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Deputi Administrasi, Deputi Perencanaan dan Analisis Statistik, Deputi Statistik Produksi dan Kependudukan, Deputi Statistik Distribusi dan Neraca Nasional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik, perwakilan BPS Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Periode 1997-sekarang, dengan nama Badan Pusat Statistik (BPS)